Sinergi Kartu Amanah dan Sekolah Rakyat: Strategi Pemkot Probolinggo Putus Rantai Kemiskinan

Probolinggo, InfoPublik — Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo menyatakan siap mendukung penuh program Sekolah Rakyat yang digagas Kementerian Sosial.

Wali Kota Probolinggo, Aminuddin, menegaskan kesiapan daerah meliputi ketersediaan data kemiskinan, sarana-prasarana, serta regulasi pendukung. Sehingga program Sekolah Rakyat dapat memutus mata rantai kemiskinan dan memperluas akses pendidikan bagi keluarga tidak mampu.

“Daerah kami sudah siap dengan data dan program pengentasan kemiskinan. Itu sebabnya Probolinggo ditunjuk sebagai salah satu percontohan pelaksanaan Sekolah Rakyat,” ujar Aminuddin di Asrama Sekolah Rakyat Terintegrasi 7 Kota Probolinggo, pada Rabu (15/10/2025).

Pemkot memanfaatkan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) eks-fasilitas isolasi pandemi sebagai asrama. Menurut Aminuddin, kondisinya sudah ideal dan hanya memerlukan pembersihan serta penataan ruang.

“Kalau asrama tidak perlu renovasi. Yang perlu perbaikan justru gedung sekolah karena faktor usia, dan itu dibantu renovasinya oleh Kementerian Sosial,” katanya.

Ia menambahkan, di sekitar rusunawa terdapat gedung SD yang sebagian ruangnya belum termanfaatkan sehingga bisa diintegrasikan. Dengan skema ini, proses penyiapan lokasi berjalan cepat.

Untuk calon peserta, Pemkot mengandalkan pendataan kolaboratif dari kelurahan, kecamatan, dan OPD yang sejak awal memetakan warga miskin di wilayah masing-masing.

“Begitu program berjalan, data yang kita miliki tinggal disinkronkan dengan data pusat. Prioritasnya keluarga pada desil 1–2,” terang Aminuddin.

Aminuddin menyebut respons masyarakat sangat positif. Proyeksi daya tampung hingga 1.000 siswa per tahun dinilai mampu menjawab kebutuhan wilayah selatan kota yang kekurangan sekolah.

“Sekolah gratis dengan jaminan kelanjutan studi membuat banyak keluarga terharu. Harapan itu nyata,” ujarnya.

Program ini juga dinilai menciptakan peluang kerja bagi guru, pengawas, pengelola asrama, dan tenaga pendukung. Aktivitas harian siswa berdampak pada perputaran ekonomi lokal konsumsi, jasa boga, dan pasokan logistik.

“Dalam jangka panjang, kegiatan di lingkungan sekolah akan menggerakkan ekonomi sekitar,” kata Aminuddin.

Di tahap awal, tantangan utamanya adalah adaptasi siswa dari keluarga prasejahtera terhadap sistem pendidikan berasrama dan fasilitas baru.  “Dengan pendekatan inklusif dan pendampingan guru serta kepala sekolah, kita bangun rasa percaya diri siswa agar nyaman belajar,” jelasnya.

Pemkot menyiapkan lahan kampus terpadu Sekolah Rakyat sesuai standar Kemensos, lengkap dengan dapur, rumah ibadah, hingga stadion mini. “Mulai tahun depan ditargetkan berjalan. Estimasi anggaran sekitar Rp500 miliar akan masuk untuk proyek ini,” ungkap Aminuddin.

Sebagai pelengkap program pusat, Pemkot meluncurkan Kartu Amanah bantuan tunai daerah untuk keluarga miskin yang belum terjangkau program pusat atau mengalami shocks ekonomi.

“Besaran bantuannya Rp300 ribu per keluarga per bulan, sambil kita kawal hingga masuk program pusat. Kartu ini juga pintu masuk pembinaan UMKM: fasilitasi NIB, pelatihan, hingga dukungan CSR,” terangnya.

Aminuddin menyebut, sinergi program pusat–daerah mulai menunjukkan hasil. “Lima tahun sebelumnya penurunan kemiskinan hanya 0,2 persen. Rilis BPS pekan lalu menunjukkan penurunan 0,49 persen di kota kami. Program Sekolah Rakyat berdampak bukan hanya ke murid, tapi juga pemberdayaan keluarga dari modal mesin cuci hingga gerobak usaha,” ucapnya.

Dengan format boarding school yang menekankan pengetahuan, karakter, dan spiritualitas, Pemkot optimistis kualitas SDM Probolinggo meningkat dalam dekade mendatang.

“Kalau ekosistem ini menular ke sistem pendidikan luas, kita menyiapkan generasi unggul untuk memanfaatkan bonus demografi 2025–2045,” pungkas Aminuddin.